Kepala Dinas 

  • Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
  2. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Sosial;
  4. pelaksanaan administrasi dinas urusan Pemerintah di Bidang Sosial;
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
  • Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :
    1. Menyelenggarakan tugas bidang Sosial sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    2. Merumuskan kebijakan teknis, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang Sosial;
    3. Persiapkan program dan kebijaksanaan teknis dibidang Dinas Sosial dalam rangka pencapaian tujuan, penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan yang menjadi kewenangan dinas;
    4. Memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang Dinas Sosial agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan;
    5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas Instansi terkait dalam bidang Dinas Sosial , agar diperoleh persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan;
    6. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Dinas Sosial sebagai acuan pelaksanaan tugas;
    7. Membagi habis tugas kedinasan dibidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur mengetahui dan memahami beban tugas dan tanggung jawabnya;
    8. Memberikan petuntuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
    9. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil dibidang Dinas Sosial;
    10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

 

 

Sekretariat 

  • Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
    1. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
    2. pemberian dukungan  atas  penyelenggaraan  urusan  administrasi  umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
    3. pembinaan, pengoordinasian,      pengendalian,      pengawasan      program     dan kegiatan lingkup Dinas
  • Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :
    1. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. merencanakan, mengorganisasikan,       mengendalikan       dan     menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
    3. mengelola dan    mengoordinasikan      pelaksanaan      pelayanan     teknis     dan administrasi kepada seluruh bidang dan Sub Bidang dalam lingkup badan;
    4. mengelola pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
    5. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan, aset dan perlengkapan;
    6. memantau dan     mengevaluasi      penyelenggaraan       administrasi       umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan
    7. melakukan penilaian prestasi kerja para sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
    8. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugas;
    9. menyiapkan bahan    penyusunan     Laporan    Akuntabilitas     Kinerja    Instansi Pemerintah (LAKIP);
    10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;
    11. melaporkan hasil  pelaksanaan  tugas,  memberi  saran  dan  pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan

 

 

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

  • Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Administasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan;
    3. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub
  • Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
    1. Melaksanakan tugas bidang umum dan kepegawaian dinas;
    2. Melaksanakan urusan    keprotokolan,     hubungan    masyarakat,     penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;
    3. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
    4. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja dinas;
    5. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
    6. Melaksanakan penyiapan     rencana     kebutuhan     pengadaan     sarana     dan prasarana di lingkungan dinas;
    7. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan menginventarisasikan barang-barang inventaris;
    8. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
    9. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas;
    10. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
    11. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
    12. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
    13. Melaksanakan penyiapan     bahan    pembinaan     kepegawaian     dan    disiplin pegawai;
    14. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
    15. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
    16. Melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai  tugas  dan

 

Sub Bagian Program dan Keuangan

  • Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
  • Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian  dan pengawasan program kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;
  • Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai berikut :
    1. Menyusun, merumuskan program kerja badan, baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah;
    2. menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional badan;
    3. menyusun daftar usulan kegiatan;
    4. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA/DPA badan;
    5. melaksanaan proses     administrasi     terkait     dengan    penatausahaan,      tata laksana, dan pengelolaan keuangan badan;
    6. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;
    7. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan badan;
    8. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
    9. menyusunan dan     membuat      Laporan     Akuntabilitas      Kinerja     Instansi Pemerintah (LAKIP);
    10. menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
    11. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
    12. melakukan inventarisasi     terhadap    permasalahan     dalam    penyelenggaraan program dan kegiatan serta memberikan solusi pemecahannya;
    13. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya;
    14. menyiapkan data pendukung (supplemen) penyusunan LPPD;
    15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
    16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan

 

 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

  • Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
    2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
    3. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan
  • Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai berikut :
    1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
    2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik dan mental yang  derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
    3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita;
    4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik dan mental, yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
    5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
    6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil, atau rentan serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita  penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
    7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
    8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan

 

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

  • Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan
  • Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi perlindungan sosial korban bencana alam;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan kebijakan teknis SeksiPerlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
    2. Pelaksanaan program dan kegiatan;
    3. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
    4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
  • Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagai berikut :
    1. Penyiapan perumusan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
    2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
    3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
    4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
    5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana
    6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
    7. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh

 

 

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

 

  • Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan
  • Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi perlindungan sosial korban bencana
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
    2. pelaksanaan program  dan  kegiatan  Perlindungan  Sosial  Korban  Bencana Sosial;
    3. pembinaan, pengoordinasian,  pengendalian  dan  pengawasan  program  dan kegiatan dalam lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan
  • Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebagai berikut :
    1. Penyiapan perumusan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
    2. penyiapan pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
    3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
    4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
    5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
    6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
    7. Melakukan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh

 

 

Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

 

  • Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan
  • Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi jaminan sosial keluarga dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi
    1. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
    3. pelaksanaan pembinaan,     pengoordinasian,     pengendalian     dan   pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup
  • Uraian tugas Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial sebagai berikut :
    1. Penyiapan perumusan     kebijakan    validasi     dan   terminasi,     bantuan    sosial, kepesertaan dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
    2. penyiapan pelaksanaan      kebijakan      seleksi      dan     verifikasi,      kemitraan, penyaluran bantuan, serta pendampingan jaminan sosial keluarga;
    3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, serta sumber daya jaminan sosial keluarga;
    4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi validasi dan  terminasi, bantuan sosial, kepesertaan dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
    5. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi validasi dan  terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
    6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
    7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnyan yang diberikan oleh

 

 

Bidang Pemberdayaan Dan Rehabilitasi Sosial

 

  • Bidang Pemberdayaan Dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Bidang Pemberdayaan Dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
c. pelaksanaan      pembinaan,      pengoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;

  1. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang.
  • Uraian tugas  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Dan  Rehabilitasi  Sosial  sebagai berikut :
    1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
    2. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immu  Deficiency  Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus;
    3. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan  sosial  seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber danpenyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
    4. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immuno deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus;
    5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
    6. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus;
    7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
    8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus;
    9. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial juga menyelenggarakan fungsi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
    10. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
    11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

 

 

 

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

 

  • Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi
  • Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia serta pengelolaan sumber dana
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi
    1. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
    3. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup
  • Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial sebagai berikut :
    1. Penyiapan perumusan kebijakan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pengembangan kelembagaan, perumusan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, integrasi dan bimbingan lanjut dan sumber daya ;
    2. penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan dan penyidikan;
    3. penyiapan pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan;
    4. penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan dan penyidikan;
    5. penyiapan pelaksanaan kebijaksanaan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, integrasi dan bimbingan lanjut dan sumber daya;
    6. penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan dan penyidikan;
    7. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus dan pengembangan kelembagaan;
    8. penyiapan pemberian bimbingan teknis identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan dan penyidikan;
    9. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut dan sumber daya;
    10. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan dan
    11. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus dan pengembangan kelembagaan;
    12. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus dan pengembangan kelembagaan;
    13. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, integrasi dan bimbingan lanjut dan sumber daya;
    14. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
    15. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

 

 

 

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

 

 

  • Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi
  • Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orangmempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, rehabilitasi sosial tuna susila dan korban perdagangan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial & Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis Seksi;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
    3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup
  • Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sbg berikut :
    1. penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda;
    2. penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya;
    3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual dan disabilitas ganda;
    4. penyiapan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
    5. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual dan disabilitas ganda;
    6. penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya;
    7. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, serta intelektual dan disabilitas ganda;
    8. penyiapan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
    9. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,dan kriteria identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, integrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya;
    10. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
    11. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya;
    12. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
    13. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
    14. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya;
    15. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
    16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

 

 

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembangaan Masyarakat dan Kepahlawanan, Keperintisan

 

  • Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembangaan Masyarakat Dan Kepahlawanan, Keperintisan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi
  • Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembangaan Masyarakat Dan Kepahlawanan, Keperintisan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, serta pemantauan kepahlawanan,
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembangaan Masyarakat Dan Kepahlawanan, Keperintisan mempunyaifungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis Seksi;
    2. pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi;
    3. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi;
    4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Seksi;
    5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan
  • Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembangaan Masyarakat Dan Kepahlawanan, Keperintisan sebagai berikut:
    1. Penyiapan perumusan kebijakan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
    2. penyiapan perumusan kebijakan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan;
    3. penyiapan pelaksanaan kebijakan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
    4. penyiapan pelaksanaan kebijakan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, pengelolaan taman makam pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional;
    5. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
    6. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, pengelolaan taman makam pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional;
    7. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
    8. penyiapan pemberian bimbingan teknis penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, pengelolaan taman makam pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional;
    9. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
    10. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan dan penyidikan;
    11. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
    12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnyan yang diberikan oleh

 

 

Bidang Penanganan Fakir Miskin

 

  • Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
    3. pelaksanaan pembinaan,      pengoordinasian,       pengendalian,      pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup
  • Uraian tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai berikut :
    1. Perumusan kebijakan     di    bidang    penanganan     fakir    miskin     perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
    2. pelaksanaan kebijakan     di   bidang    penanganan     fakir    miskin    perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
    3. penyusunan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;
    4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
    5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
    6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
    7. Membuat laporan  kepada  Kepala   Dinas  Sosial  sebagai  masukan  untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut;
    8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

 

 

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

 

  • Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir
  • Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi penanganan fakir miskin
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis Seksi;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
    3. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
  • Uraian tugas Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan sebagai berikut :
    1. Penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    2. penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
    7. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

 

 

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

 

  • Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir
  • Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi penanganan fakir miskin
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai fungsi:
    1. pelaksanaan kebijakan teknis Seksi;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
    3. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup
  • Uraian tugas Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan sebagai berikut :
    1. Penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    2. penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
    7. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

 

 

Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

 

 

  • Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir
  • Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi;
    2. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
    3. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Seksi;
  • Uraian tugas Kepala Seksi Penanganan fakir Miskin Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut :
    1. Penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    2. penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan kebijakan  identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan  serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
    6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
    7. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh